Hukum Keluarga

Perjanjian Pisah Harta dalam Pernikahan Apa Itu?

Assalamu Alaikum Sahabat Jihan. Sudah ada yang pernah dengar belum tentang perjanjian pisah harta. Harta kok dipisah gitu emang kenapa? Jadi gini loh, kalau kita menikah itu berdasarkan UU Perkawinan, harta kita itu jadi satu dengan pasangan kita. Terus kenapa dipermasalahkan kalau jadi satu? Namanya udah nikah wajar dong jadi satu! Perlu dipahami dulu ya, perjanjian pisah harta sebenarnya bukan jaga-jaga kalau nantinya kita dan pasangan mau pisah gimana. Bukan itu, perjanjian pisah harta sebenarnya membuat perempuan lebih leluasa dalam mengelola harta dan mengelola usaha.

Perjanjian pisah harta dibagi menjadi dua. Yaitu sebelum pernikahan berlangsung disebut dengan Prenuptial Agreement atau Perjanjian pranikah dan yang kedua post-nup agreement atau perjanjian pisah harta yang dilakukan setelah pernikahan berlangsung. Apa bedanya? Aku jelaskan satu-satu ya…

Perjanjian Pisah Harta Sebelum Pernikahan Berlangsung

Prenuptial Agreement atau Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Jadi, perjanjian pranikah ini semacam ya kesepakatan antar dua belah pihak atau calon pasangan suami isteri untuk melakukan perjanjian tertentu dalam pernikahannya yang diikat secara legal. Biasanya sih, isinya tentang pengelolaan harta yang dibawa masing-masing. Tapi, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang disepakati dalam pernikahan.

Kadang, memang perjanjian pra-nikah seolah menjadi momok di masyarakat. Kenapa harus perjanjian pra nikah? Apakah tidak ada kepercayaan sampai membuat perjanjian tersebut? Baiklah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan pernikahan kita. Bukan kita berharap setelah menikah akan berpisah sehingga jaga-jaga membuat perjanjian pra-nikah. Bukan begitu prinsipnya.

Secara umum harta kekayaan menjadi milik bersama setelah menikah. Entah yang kerja suami saja atau Isteri saja. Hukum menganggap tidak ada kepemilikan masing-masing. Kecuali jika memang ada perjanjian pra nikah. Kita memang tidak berharap suatu hal yang buruk menimpa pernikahan kita. Tapi, sebelum terlambat alangkah baiknya perjanjian pra nikah dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah.

 

Mengenal Pre Nuptial Agreement

Perjanjian pranikah atau Pre Nuptial Agreement di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1974. Yaitu dimuat dalam bab V pasal 29 UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Dalam bab tersebut disebutkan:

    1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas perseujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
    2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
    3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
    4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

 

Jadi, sebenarnya apa manfaat perjanjian pra nikah?

Saya kutip dari kantorpengcara.co, manfaat membuat perjanjian pra nikah antara lain sebagai berikut :

  1. Memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
  2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
  3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri).
  4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

    Jenis-jenis Perjanjian Pisah Harta

    Secara garis besar, perjanjian pranikah dapat digolongkan menjadi dua macam. Antara lain yaitu :

    Perjanjian Pisah Harta Murni

    Artinya, benar-benar memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung, termasuk penghasilan yang didapat, utang dan segala macam harta, baik yang didapat sebelum pernikahan maupun yang didapat setelah pernikahan.

    Perjanjian Harta Bawaan

    Artinya, perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta yang nantinya didapat setelah terjadinya pernikahan menjadi harga bersama (harta gono-gini) dan pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama.

    Membuat Pre Nuptial Agreement

    Menurut hukum Indonesia, setelah sepakat membuat perjanjian pranikah, menurut  Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”) perjanjian pranikah harus disahkan oleh notaris. Berikut kalimat redaksinya :
    Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian Pisah Harta Setelah Perkawinan Berlangsung

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UUP, perjanjian harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan. Selain itu, menurut Pasal 73 Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian pra nikah juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tapi, kalau sudah menikah dan lupa membuat perjanjian pra-nikah, biasanya pasangan suami istri mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang muslim dan pengadilan negeri bagi non-muslim untuk mendapatkan pengesahan atas post-nup agreement. Jadi, kalau sewaktu-waktu ingin membeli aset yang mengatasnamakan pribadi bukan harta bersama, tidak ada penolakan dari pihak ketiga.

 

Semoga bermanfaat

Lifestyle Blogger Indonesia yang tinggal di Madiun Jawa Timur.

14 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *