Jurnal Hukum,  Tentang Aturan

Covid 19 : Sederet Regulasi dan Kerja Sama Semua Lini

Pada laman portal CNBC Indonesia ada berita dengan judul Sebulan Jokowi Terbitkan 9 Aturan Terkait Corona, Ada Apa? Segenting itukah? Untuk mengukur seberapa besar kegentingan covid 19 ini, kita perlu data valid terkait berapa jumlah kasus tentang covid 19 yang terjadi di Indonesia.

Per tanggal 20 April 2020 ini, tercatat 6760+ 185 kasus dengan rincian 5423 dirawat, 590 meninggal, 747 sembuh. Memang pada kenyataannya lebih banyak yang sembuh. Tapi, juga banyak yang meninggal. Kenapa? Siapa Covid 19?

 

Covid 19

Covid 19, mulai ramai diperbincangkan sejak muncul di Wuhan China pada akhir 2019. Sedangkan di Indonesia sendiri, sejak Maret 2020, Covid 19 mulai merebak. Virus ini tidak hanya menyerang kesehatan fisik manusia saja tetapi secara sistemik juga menyerang perekonomian, kehidupan sosial, hukum, politik, dan kesehatan psikis.

Covid 19 sendiri merupakan nama penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Penamaan Covid 19 sendiri merupakan akronim dari Corona Virus Disease. Karena teridentifikasi pertama kalinya pada tahun 2019, oleh karenanya ditambahkan angka 19 menjadi Covid 19.

 

Kenapa virus ini baru muncul sekarang?

Menurut penelitian ahli, virus corona teridentifikasi bisa menyebabkan flu sejak tahun 1960. Namun, masih dianggap tidak membahayakan. Seiring berjalannya waktu, virus corona mulai bermutasi dan menyebabkan munculnya penyakit SARS-Cov, MERS-cov dan hingga kini Covid 19.

Jadi, virus ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, karena dunia berubah, lingkungan beruba, virus-virus juga mengalami perubahan. Sama seperti halnya manusia yang terus mengalami perubahan gaya hidup. Dan sekarang, Covid 19 muncul, antara mengubah kehidupan masyarakat secara masif atau hanya sementara kemudian hilang seketika.

Terlepas dari dua kegalauan itu, gara-gara virus corona, kita semua dituntut untuk kerja bersama. Dan pemerintah, begitu sigap menata regulasinya.

 

Regulasi Terkait

Sebenarnya, sebelum virus ini mewabah dimana-mana, negara kita punya dua aturan hukum terkait wabah penyakit yang membahayakan. Dua peraturan tersebut diantaranya :

  • UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU 4/1984)
  • UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018)

Namun, karena dua peraturan tersebut dirasa masih perlu penyempurnaan, maka pada bulan-bulan ini yaitu Maret dan April, pemerintah membuat perturan baru lagi untuk menanggulangi wabah yang mematikan baik secara fisik maupun sistemik ini.

 

Penyempurnaan Peraturan Perlu Dilakukan

Pasal 1 huruf a UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU 4/1984) mendefinisikan wabah penyakit menular sebagai “kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” Sedangkan jenis penyakitnya, menurut Pasal 3 UU 4 1984 itu, bisa ditetapkan oleh Menteri. Sehingga, perlu adanya peraturan turunan yang dikeluarkan oleh menteri.

Selain itu, UU 4 1984 ini juga mengatur soal upaya penanggulangan wabah penyakit seperti pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk kegiatan kekarantinaan sampai penyuluhan masyarakat dan peran masyarakat untuk menanggulangi wabah bersama.

 

Ganti Rugi Akibat Penanggulangan Wabah

Nah, uniknya lagi, rupanya UU 4 1984 juga mengatur ganti rugi apabila seseorang mengalami kerugian harta benda akibat penanggulangan wabah ini. Pertanyaan saya nih, berarti kalau kena PHK gara-gara wabah ini bisa nuntut ganti rugi ke pemerintah dong? Caranya Bagaimana? Nah, nanti kita ublek-ublek.

 

Sanksi Pidana

Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya…. Pada Pasal 9 UU 6 2018 menyebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dilanjut dalam Pasal 93, jika tidak mematuhi atau menghalang-halangi diancam pidana paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

 

Regulasi Pelengkap di Tahun 2020

Tindakan pemerintah yang langsung sigap menanggapi merebaknya wabah Covid 19 perlu kita hargai. Terlepas bagaimana pro kontranya, tentu tidak mudah bagi pemerintah sendiri untuk menyusun regulasi secepat ini. Tapi mau bagaimana lagi, keadaan sudah segenting ini. Peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah untuk penanggulangan virus ini antara lain :

  1. Keppres nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang disempurnakan lagi menjadi Keppres nomor 9/2020. Keppres ini muncul untuk menetapkan pesebaran wabah corona ini sebagai bencana.
  2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  4. Perpres nomor 52/2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
  5. Perpres nomor 54/2020 yaitu Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
  6. PP nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
  7. Inpres nomor 9/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
  8. Perppu yang diterbitkan adalah nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  9. Keppres nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional.
  10. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 Tahun 2020 tentangPedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Aku belum menemukan nih, adanya aturan terkait ganti rugi karena penanganan wabah ini. Nah, menariknya pandemi ini ditetapkan sebagai  penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, apa dampaknya dari penetapan ini bagi kita semua?

 

Covid 19 itu Keadaan Force Majeure

Force Majeure, atau dalam istilah umum disebut sebagai keadaan mendesak atau memaksa. Penetapan Corona Virus sebagai bencana non alam, tentu menjadi latar belakang bagaimana pemerintah dan elemen penting lainnya menyikapi dampak dari penyebaran dan penanggulangan  Corona Virus ini sendiri. Termasuk, dalam menentukan kerugian yang dialami oleh berbagai pihak ini termasuk Force Majeru atau bukan.

Sayangnya, aturan tentang Force Majeru di Indonesia belum sepenuhnya terang. Pada Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (overmacht). Peraturan ini kan, berlaku untuk hubungan bisnis antara satu pihak dengan pihak lainnya. Biasnya, rincian Force Majeru tertuang dalam surat perjanjian kerja sama bisnis yang disetujui dua belah pihak. Jenis-jenis keadaan memaksa dan bagaimana penangannya biasanya disebutkan dalam perjanjian. Oke, itu dalam hubungan bisnis. Tapi bagaimana dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya?

Dari Pada Pro Kontra Mari Kita Kerja Sama

Dalam tulisan ini, yang ditulis dalam keadaan genting seperti ini, aku tidak ingin membahas lebih detail pro dan kontra aturan-aturan yang muncul karena pandemi ini. Kekurangan sudah pasti ada. Tapi, di situasi darurat seperti ini kita tidak perlu saling menyalahkan dan mencari pembenar sendiri-sendiri.

Kerja sama menjadi kunci untuk memerangi pandemi. Pemerintah bekerja keras menetapkan regulasi dan anggaran dalam penanganan pandemi. Tenaga medis berupaya untuk mengobati.Dan pengacara, tetap mendampingi kliennya yang galau dengan masalah hukumnya sendiri.

Kita, cukup di rumah saja, sambil tengok kanan kiri barang kali ada yang sangat dirugikan karena pandemi ini hingga kehilangan pekerjaan, sudah, tidak usah diperdebatkan. Bantu semampu kita, dan jika tidak mampu maka lebih baik diam dari pada mengundang keributan.

Dari pada pro kontra, mari kita kerja sama.

 

Sumber :

Kompas.com dengan judul “Covid-19 di Lorong Hukum dan Demokrasi”, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/11163581/covid-19-di-lorong-hukum-dan-demokrasi?page=1.

https://www.jogloabang.com/kesehatan/permenkes-9-2020-pedoman-psbb-rangka-percepatan-penanganan-covid-19

 

Artikel ini ditulis dalam rangka BPN Ramadan Challenge Hari -1

 

Ibu satu anak yang lahir tahun 90'an. Menulis tentang keseharian sebagai Ibu dan berbagi sudut pandang sebagai praktisi hukum. Tertarik dengan isu dan gaya hidup perempuan.

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *