Hukum Pidana,  Isu,  Jurnal Pengacara,  Jurnal Perempuan

RUU PKS Penting Nggak, sih?

Komisi VIII DPR telah mengusulkan agar RUU PKS dihapus dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Berita ini rupanya mulai ramai di laman online sejak awal Juli 2020 ini. Mengutip dari laman Mojok.co,  

Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang berpendapat bahwa pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sangat sulit sehingga, memang harus ditarik dari Prolegnas 2020. Pendapat itu Marwan sampaikan saat rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa, 30 Juni 2020. Sebelum aku menyampaikan keberpihakanku tentang RUU ini, aku akan ajak kalian membedah satu per satu terlebih dahulu tentang RUU PKS ini. Oh ya, aku membahas ini dari sisi hukumnya ya. Dari sisi sosial dan humanismenya, teman-teman bisa baca disini.

 

Kronologi RUU PKS

Sejak 2016 sampai sekarang RUU PKS masih saja alot pengesahannya. Apakah gara-gara covid-19 jadi RUU ini diturnkan dari prolegnas? Aku juga nggak ngerti, sih. Yang jelas, rangkaian ceritanya begini :

25 Oktober 2016

Pembahasan pertama membahas poin awal pentingnya RUU PKS.

31 Januari 2017

RUU PKS disetujui seluruh fraksi DPR agar diteruskan dan dibawa ke pembahasan tingkat I bersama pemerintah yang diwakili beberapa menteri.

Sepanjang 2018 5 kali pembahasan

Agenda mendengarkan pendapat para ahli sampai RUU PKS banyak pandangan muncul tentang RUU PKS. Beberapa anggota membahas seksual berkaitan dengan agama dan kaum marjinal dengan orientasi seksual berbeda seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

2019 semakin rumit

Perdebatan soal pelecehan seksual dalam rumah tangga menjadi semakin ramai.

2020 diturunkan

Setelah pembahasan yang begitu panjang, rupanya RUU ini berencana diturunkan. Apakah harus menunggu tahun depan untuk disahkan?

Materi RUU PKS

Sebenarnya apa sih, isi RUU PKS? Berangkat dari tingginya pelecehan seksual yang terjadi, beberapa pihak mendesak DPR untuk merancang peraturan mengenai pelecehan seksual yang tidak hanya fokus pada sanksi untuk pelaku tapi juga penanganan korban pelecehan seksual.

Kalian nyadar enggak, sih kalau korban pelecehan seksual itu kadang malah jadi orang yang disalahkan. “Salah sendiri….” Loh, kok jadi dia yang salah. Masih ingat di benak kita tentang kasus Baiq Nuril yang hangat di tahun 2018. Seorang Ibu yang merekam telefun mesra dari Kepala Sekolah tempat ia bekerja, justru divonis bersalah karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkatdibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Pada tahun 2020, komisi perlindaungan perempuan mengirimkan 672 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir. Data tersebut dihumpun dari berbagai sumber seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan mitra komisi perlindungan perempuan.

Itu yang kehitung. Yang enggak? Sebagian besar korban kekerasan seksual enggan lapor. Alasannya karena tindakan tersebut merupakan aib. Banyak juga yang takut dianggap rendah. Tapi tidak sedikit juga yang berpikir bahwa, tidak ada gunanya lapor karena nggak ada aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual ini. Serius nggak ada aturannya? Simak urian berikut, ya…

 

Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kekerasan seksual, sebenarnya memang sudah ada aturannya. Tapi menurutku sendiri sih, masih terbatas untuk lingkungan rumah tangga dan anak-anak. Padahal, di luar lingkup itu banyak kejadian tindakan asusila yang sungguh sulit penangananya.

 

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebenarnya kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual sudah dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) No. 23 tahun 2004. Namun, ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan ini hanya terbatas pada rumah tangga saja. Bahkan yang ramai diperdebatkan yaitu soal suami memperkosa isteri, sebenarnya sudah diatur dalam UU ini. Hanya saja, proses pembuktiannya saja memang perlu ada tata cara tersendiri.

 

UU Perlindungan Anak

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam undang-undang tersebut, dijabarkan secara detail tentang kekerasan seksual, bagaimana perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban, dan juga sanksi pidana apabila pelaku terbukti bersalah. Itu artinya, anak-anak di bawah 18 tahu sebenarnya sudah dilindungi Peraturan Perundang-undangan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang hukum pidana, dikenal istilah tindakan cabul. Merujuk pada Pasal 289 KUHP, “ Barangsiapa dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan  atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana  selama-selamanya sembilan tahun.” R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan  nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.” KUHP jelas hanya mengatur tentang tindak kejahatan yang hukumannya ditujukan pada pelaku. Bagaimana dengan nasib korban? Soal rehabilitasi dan pemulihan korban pelecehan seksual belum ada aturan yang mengatur secara lebih luas cangkupannya.

 

Jadi, RUU PKS baiknya lanjut enggak ya?

Kalau nyimak uraianku di atas, menurut teman-teman bagaimana? Jelas ya, atas dasar itu aku berharapnya lanjut saja. Masalah pro kontra yang terjadi, memang setiap peraturan selalu memunculkan pro kontra. Tapi, kita lihat lagi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kekerasan seksual begitu marak yang terjadi. Saksi yang mengetahui, kerap kali enggan lapor karena takut tidak dilindungi. Korban juga enggan cerita lantaran takut jika dipermalukan. Lalu bagaimana apakah kita hanya bisa tinggal diam? Ada korban dan saksi yang perlu dilindungi. Ada pelaku yang harus mendapatkan efek jera. Dari sisi sosial dan humanisme, teman-teman bisa simak tulisan kawanku berikut ini.

Ibu satu anak yang lahir tahun 90'an. Menulis tentang keseharian sebagai Ibu dan berbagi sudut pandang sebagai praktisi hukum. Tertarik dengan isu dan gaya hidup perempuan.

12 Comments

  • emakguru (Restanti)

    Meski emak orang awam tentang hukum dan perundang-undangan tapi membaca penjelasan di atas, emak setuju RUU PKS dilanjutkan. Korban harus diberi perlindungan serta penanganan pasca kejadian. Semoga hasil terbaik yang akan disahkan. Aamiin

  • Dian Restu Agustina

    Sebelumnya aku mau cerita. Beberapa waktu lalu, komplekku heboh. Jadi satpam RT blok depan melakukan pelecehan seksual pada anak kecil – 7 tahun- dan terekam secara tidak sengaja oleh tetangga. Mirisnya dia melakukan di pos jaga masjid. Jadi si perekam sedang berada di lantai 2 rumahnya. Dengan barang bukti yang dimiliki dia segera melapor ke ketua RT dan Marbot masjid, dan masih bisa tertangkap tangan pelakunya. Tapi, ternyata Pak RT dan yang lainnya malah minta si Ibu perekam video menghapus videonya dan minta ga usah diperpanjang aja karena bakal panjang urusannya. Si satpam di PHK dan diminta pindah dari daerah sini. Nenek korban (dia tinggal sama neneknya) juga minta dah ga usah diperpanjang.
    Ya ampun aku dengernya geram banget. Temenku yang cerita yang tinggal di RT itu juga sampai gondok denger jawaban Pak RT.
    Itulah fakta yang terjadi di sekitar kita
    Aku rasa kalau RUU PKS ini jadi disahkan bakalan banyak yang akan terlindungi. Semoga

    • Jihan Fauziah

      Amiinn… Iya Mbak, padahal bukti-bukti udah ada ya… Lah gitu loh. Perlindungan saksi dan korban juga perlu diperhatikan dalam kasus ini. Karena nggak sedikit saksi yang takut dan korban yang akhirnya malah disalahkan. Semoga segera disahkan ini ya…

    • Novianti Islahiah

      Saya ga terlalu paham hukum. Tapi pas baca artikel ini greget juga. Ternyata sampai segitunya ya belibet nya pengesahaan UU PKS ini. Padahal skrg ini kejahatan seksual itu banyak bgt. Mau jd gmn akhirnya kalau aturan yang mengatur tntg kekerasan seksual ini masih beluk disahkan? Hiks

  • Mutia Ramadhani

    Saya baca ini setelah pagi tadi baca penangkapan pelaku pedofil warga negara Prancis di Indonesia. Korbannya 350 anak lebih. Gilaaaaak. Jadi RUU PKS dihapuskan nih? Duuh, udah diperjuangkan segitu lama padahal ya.

  • Vivi

    Saya mengerti ketakutan para korban yang takut tidak dilindungi ataupun malu, tapi sebaiknya UU PKS ini dilanjutkan.
    soal tidak dilindungi ataupun menimbulkan rasa malu, mudah2an dengan dukungan kuasa hukum yang mendampingi dan juga keluarga ataupun orang-orang terdekat dapat diatas.

  • Kurnia amelia

    Jujur saja aku masih awam banget mengenai hukum tapi emang sih hukum di Indonesia mengenai pemerkosaan tuh bikin ngenesss banget cuma belasan tahun aja padahal trauma korban bisa seumur hidup. Semoga aja ya RUU PKS ini bisa dilanjutkan karena butuhhh bangetttt ini.

  • andyhardiyanti

    Jadi sampai sekarang gak ada kelanjutannya RUU PKS ini? Gak disahkan, gak juga gak disahkan ya? Macam digantung gitu 🙁 Saya juga baca sih pro kontranya..jadi ya entahlah mana baiknya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *