Aset

Jangan Sampai Salah Beli Rumah. Baca Dulu Ini!

Tidak bisa dipungkiri sampai sekarang impian terbesar keluarga di Indonesia adalah punya rumah. Lahan yang semakin sempit namun populasi penduduk semakin tinggi, nggak heran bikin tanah semakin mahal harganya. Perumahan minimalis mulai bermunculan dari berbagai macam harga. Pembiayaan untuk kepemilikan rumah pun semakin dipermdah. Nah, meskipun mudah, bukan berarti tanpa masalah. Kita perlu hati-hati menelaah setiap dokumen ketika akan beli rumah atau tanah. Aku ada cerita sedikit, nih.

 

Kronologi Cerita Kisah Teman Beli Rumah

Kronologinya begini, developer menjajakan rencana perumahannya di sebuah mall dengan harga yang cukup murah. Rumah yang belum jadi itu, bisa dibayar di muka terlebih dahulu dengan nilai sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) sampai Rp 50.000.000 (lima puluh juta). Banyak banget calon pemilik rumah yang tertarik. Akhirnya pada rombongan beli kavling dan rencana rumahnya. Setelah membayar DP, mereka tidak mendapatkan surat perjanjian tapi hanya mendapatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran.

Beberapa waktu kemudian, para pembeli atau calon pemilik rumah ini berniat membatalkan jual beli dan meminta uang DP nya kembali. Alasannya macam-macam. Ada karena surat-surat tanahnya ketahuan tidak jelas, rumah tidak segera dibangun, dan lain sebagainya. Beberapa pembeli ada yang pembatalan-nya disetujui oleh pihak developer. Mereka kemudian menandatangani kesepakatan bahwa uang akan dikembalikan sekian dalam jangka waktu sekian.

Ternyata, setelah tenggat jangka waktu developer tidak juga mengembalikan uang pengembalian DP kepada para pembeli yang sudah membatalkan transaksi. Pembeli pun panik dan akhirnya cari pengacara.

Pertanyaan Nasih Rumah

  1. Bagaimana agar uang saya bisa kembali?
  2. Dimana saya harus lapor terkait penipuan rumah ini?
Baca Juga :
Tips Membeli Rumah dari Sudut Pandang Hukum

Analisa Dulu Ini Hukum Pidana atau Perdata Perkara Rumah

Aku jelasin menggunakan bahasa yang lebih mudah dicerna ya. Jadi, intinya kalau pidana itu hampir pasti terjadi bukan karena sebuah ikatan antar dua pihak tapi memang negara sudah mengaturnya seperti itu. Misalnya, penipuan, pencurian, korupsi dan kejahatan lainnya itu termasuk pidana. Sedangkan perdata ini memang sebelumnya ada ikatan dulu dari dua pihak. Misalnya iktan jual beli. Penjual ternyata tidak kunjung mengirim barang padahal uang sudah ditransfer. Memang ini agak mirip dengan penipuan bedanya, kalau penipuan ada unsur tipu daya atau tipu muslihat sedangkan barang yang tidak segera dikirim ini karena memang ada dasar pernjanjian tertulis. Isi perjanjiannya misalnya spefikasi barang, harga, kapan pembayaran, kapan pengiriman dan lain sebagainya. Jika sudah ada perjanjian seperti itu sebelumnya, berarti ini kasus inkar janji. Masuknya perdata.

Nah, yang perlu dipahami bahwa tidak ada uang ganti rugi dalam kasus pidana. Sedangkan perdata, bisa dimintakan ganti rugi sesuai kerugian yang diderita dan harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas. Lalu, kasus di atas kiranya masuk mana ya? Pidana atau perdata? Penangananya jelas beda. Kalau ingin tahu lengkapnya speerti apa, DM aku nggak apa.

 

 

Lifestyle Blogger Indonesia yang tinggal di Madiun Jawa Timur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *