Hukum Keluarga

Pernikahan Beda Agama. Apakah Itu Sah?

Pernikahan adalah suatu hubungan yang sakral yang terjadi antara dua insan individu laki-laki dan perempuan. Aku mengerti jika pondasi menikah dasar utamanya itu hati. Masalahnya, hati itu penuh kerahasiaan. Terkadang, kita sendiri juga tidak tahu bagaimana cara hati bekerja sehingga ditautkan dengan manusia lain yang berbeda. Beda karakter, budaya, sampai beda agama. Kalau hati sudah yakin lalu bagaimana? Aku jelasin tentang pernikahan beda agama di Indonesia, ya

 

Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Faktanya, di Indonesia banyak juga yang bisa lolos nikah beda agama. Tidak sedikit artis-artis yang beda agama itu sampai ke pelamina. Sebut saja pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Keduanya untuk menikah pada 2018 lalu di Bhutan, Nepal. Dedy Cobuzer dengan isterinya juga menikah beda keyakinan dan dilaksanakan di Indonesia dengan menjalani dua prosesi pernikahan baik secara kristen maupun islam.

Menikah beda agama memang menimbulkan pro kontra di Indonesia. Secara budaya jelas, fenomena ini masih dianggap tabu dan tidak sesuai dengan ajaran sebagaimana mestinya. Soal budaya, bukan ranahku untuk berkomentar. Bahkan soal apakah tiap-tiap agama memperbolehkan atau tidak, juga bukan ranah keilmuanku untuk berkomentar. Pertanyaan yang bisa aku jabarkan adalah, apakah hukum perundang-undangan di Indonesia itu sudah menanungi pernikahan beda agama?

 

Pernikahan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Secara eksplisit, nggak ada redaksional di UU No. 1 1974 atau UU Perkawinan ini yang memperbolehkan nikah beda agama. Namun, kita juga tidak bisa serta merta melarang bahwa nikah beda agama. Pemahaman aturan tentang pernikahan beda agama itu harus kita cerna secara berlahan. Sekarang, kita coba cerna pasal 1 dan 2 UU Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

  1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Nah, dalam pasal 2 disebutkan dengan jelas kalau Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sifatnya komulatif ya. Nggak bisa salah satu aja yang dipenuhi. Harus dua-duanya. Masalahnya, kalau beda agama dicatatkan dimana?

 

Pencatatan Pernikahan Beda Agama

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia tertuang dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

 

Pasal 34 UU Adminduk:

  • Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
  • Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
  • Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
  • Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
  • Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
  • Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
  • Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

 

Pasal 35 UU Adminduk:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

  1. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
  2. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

 

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk:

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Sistem administrasi dna birokrasi di Indonesia memang agak sulit untuk pernikahan beda agama. Makannya, banyak artis-artis itu yang menikah di luar negeri kemudian dicatatkan di Indonesia.

 

Jadi, Bolehkah Pernikahan Beda Agama?

Dalam UU Perkawinan, nggak ada larangan nikah beda agama. Dalam pasal 8 UU Perkawinan, jelas nggak ada redaksional tentang larangan perkawinan beda agama. Begini redaksionalnya.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
  4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Jadi, ya kalau dibilang boleh emang nggak dilarang. Tapi, adakah fasilitas instansi yang menaungi? Pengadilan pun, juga ada dua. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan mana yang punya kewenangan untuk mengesahkan perkawinan beda agama? Jadi emang nggak dilarang tapi juga sulit dalam mencari jalan.

Lifestyle Blogger Indonesia yang tinggal di Madiun Jawa Timur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *