Bisnis,  Hukum Bisnis

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apa Saja, sih yang Berubah?

Assalamu Alaikum Sahabat Jihan. Sudah update berita sampai mana, nih? Artis yang marahin kakek-kakek? Atau Artis yang keluar dari Karantina. Tahu enggak PPN pajak naik. Dan NIK sekarang jadi NPWP. Iya, ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan 7 Oktober 2021.Baru tahu ya UU Perpajakan baru? Aku juga setelah seminggu disahkan baru tahu. Emang kaya gimana sih? Oke, kita skip dulu artis yang marahin kakek-kakek ataupun selebgram yang lolos dari karantina. Ini dia UU HPP.

 

Bedah Klaster Pajak di UU HPP

Sejak Onimbus Law disahkan, dunia persilatan berubah. Dunia bisnis maksudnya. Mulai dari bentuk badan usaha PT yang bisa dibuat perorangan, perizinan dengan KBLI dan aturan baru, tenaga kerja, sampai perpajakan.Nanti kita bahas satu-satu.

Kali ini, aku mau bahas bagian perpajakan karena memang Oktober 2021 ini, baru aja disahkan. Aku rasa sih, permerintah kaya udah kerja ekstra untuk membuat semua pihak tidak dirugikan dengan adanya perubahan ini. Sepertti pengusaha besar, UMKM, dan karyawan dengan gaji dibawah Rp 5 juta semua mendapatkan keringan meskipun ada sisi lain yang akan jadi lebih berat.

Namun, ya itulah namanya aturan nggak bisa mengenekkan secara keseluruhan. Ada sisi yang harus dikorbankan disamping memang ada sisi yang harus di tegakkan. Seperti apa sih perubahan itu?

 

Perubahan Klaster KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Dalam klaster ini, menariknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Apakah setiap individu yang punya KTP nanti bakal lapor pajaknya tiap tahun? Nah, untuk ini peraturan pemerintahnya belum turun. Jadi, pelaksanaannya aku sendiri juga belum tahu. Pastinya, yang wajib pajak ya harus lapor.

Integrasi ini tentu saja memudahkan pendataan wajib pajak oleh pemerintah. Di sisi lain, setiap individu juga dituntut untuk lebih paham dan peduli tentang ketentuan pajak yang berlaku.

Di sisi lain, sanksi administratif pajak juga berkurang. Sanksi administratif ada ketika surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan setelah ditegur. Kemudian, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih atau tidak seharusnya dikenai tarif nol persen dan kewajiban pembukuan pencatatan atau kewajiban saat pemeriksaan tidak dipenuhi.Berkurangnya, dari yang dulu 50% & sekarang menjadi 20%.

Begitu pula sanksi saat setelah diajukannya upaya hukum. Pertama, jika permohonan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan, sanksi diturunkan dari  yang dulu 50 persen menjadi 30 persen. Kedua, jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, sanksi diturunkan dari 100 persen menjadi 60 persen. Berikutnya sanksi sebesar 60 persen jika putus peninjauan kembali (PK) menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah.

 

Perubahan Klaster PPh Pajak Penghasilan

Ada beberapa poin yang perlu dicermati dalam PPh ini karena rentetannya banyak banget. Oke, kita pahami satu-satu :

 

PPh Perorangan

PPh juga turun loh gaes. Dari yang awalnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dimulai dari gaji Rp 50 juta / tahun, sekarang menjadi Rp 60 juta pertahun untuk perorangan. Kurang lebih begini :

 Lapisan pajak berdasarkan UU HPP:
  1. Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif 5 persen.
  2. Penghasilan di atas Rp 60 juta – Rp 250 juta kena tarif 15 persen.
  3. Penghasilan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta kena tarif 25 persen.
  4. Penghasilan di atas Rp 500 juta – Rp 5 miliar kena tarif 30 persen.
  5. Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif 35 persen.

Sedangkan sebelumnya di UU PPh:

  1. Penghasilan sampai dengan Rp 50 juta kena tarif 5 persen.
  2. Penghasilan di atas Rp 50 juta – Rp 250 juta kena tarif 15 persen.
  3. Penghasilan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta kena tarif 25 persen.
  4. Penghasilan di atas Rp 500 juta kena tarif 30 persen.
Paling gede kalau udah punya gaji 5M tiap tahun, ya. Penghitungannya seperti apa, ada ahlinya sendiri deh yang ngitung.
PPh Penguasaha Perorangan
Ini yang aku bilang aturan yang baru lebih menguntungkan UMKM. Karena, kalau sebelumnya UMKM yang omsetnya dibawah Rp 500 juta itu masih dikenai pajak 0,5%, sekarang sudah tidak dikenai lagi alias 0. Berlaku, sejak 2022 tahun pajak.
PPh Badan Usaha atau Perusahaan Berbadan

Ya, ini maksudnya kaya PT (Perseroan Terbatas) atau CV gitu ya. Kalau ini naik, sih. Dari yang sebelumnya ditentukan 20% sekarang menjadi 22% dengan catatan, untuk UMKM yang berbentuk badan, diberi insentif senilai 50%. Untuk lebih jelasnya tentang penggolongan UMKM sesuai aturan berlaku, bisa baca artikelku sebelumnya disini.

 

PPh Natura

Natura adalah balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.Nah, Natura sendiri ada yang pajaknya dibebankan pada pemberi kerja dan ada juga yang pajaknya dibebankan pada penerima kerja dengan cara potong gaji kata kasarnya. Ini ya, poinnya :

Jadi ya, poin a sampai e itu aja ya yang pajaknya dibebankan pada pemberi kerja. Kalau misalkan nih, kalian seorang pegawai terus sakit (semoga sehat selalu, lah ya) biaya pengobatan udah ditutp sama BPJS dari kantor, dong. Tiba-tiba gajimu pada bulan berikutnya dipotong. Ya maaf itu potong pajak maksudnya, bund.

Bahkan kalau perusahaan bilang biaya sekolah anak ditanggung perusahaan tapi gaji tetap dipotong. Ya maaf sekali lagi. Karena memang harus dipotong pajak. Dan, coba simak tulisanku ini sampai bawah. Terkait ini, nyambung di klaster PPN. Simak baik-baik, bidang apa saja yang kena PPN?

 

Perubahan Klaster PPN

Menurut aturan UU PPN dahulu, penggenaan PPN 10%. Sekarang sejak UU HPP disahkan menjadi 11% untuk :

  • barang kebutuhan pokok
  • jasa kesehatan
  • jasa pendidikan
  • jasa pelayanan sosial
  • dan beberapa jenis jasa lain.

dan lain-lainnya belum ada aturan turunan yang mengatur lebih detail ketika tulisan ini aku terbitkan. Bisa dilihat kan ya, meskipun pajak penghasilan diturunkan tapi ya ada pajak untuk kebutuhan pokok. Apalagi pendidikan dan kesehatan. WOW.

 

Perubahan Klaster PPS (Program Pengungkapan Sukarela)

Oh ya, Tax Amnesty rencananya juga akan berlaku lagi di tahun 2022. Jadi, wajib pajak yang belum sempat lapor dan melakukan pembersihan pajak sebelumnya, diharapkan Tax Amnesty jilid 2 ini bisa tuntas semua.

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) yang memfasilitasi para Wajib Pajak yang memiliki itikad baik untuk patuh dan terintegrasi dalam sistem perpajakan.

 

Perubahan Klaster Pajak Karbon

Penerapan pajak karbon akan dimulai pada 1 April 2022 di sektor PLTU batubara dengan skema cap and tax. Ini aku setuju banget, sih. Karena memang dampak dari gas karbon yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca ini sangat meresahkan lingkungan. Namun, kemungkinan akan berdampak pada harga bahan bakar yang sehari-hari kita gunakan.

 

Perubahan Klaster Cukai

Aturan tentang cukai akan diperjelas diperinci lagi di undang-undang lainnya yang kusus membahas cukai. Pada intinya pemerintah akan melakukan pemidanaan terkait pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.

 

Kapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini akan berlaku?

UU HPP, berlaku sejak disahkan 7 Oktober 2021. Namaun, ada yang diberlakukan kusus seperti ketentuan PPh, PPN, Pengungkapan sukarela, dan juga Pajak Karbon yang akan dimulai sekitar April 2022.

 

Bagaimana Menurut Kalian?

Jadi gimana? Peraturan perpajakan yang baru ini lebih menguntungkan atau merugikan kita sebagai masyarakat? Seperti yang udah aku jelaskan di awal. Kayaknya emang suatu aturan itu enak nggak enaknya harus dinikmati secara bersama.

Ya, semoga aja. Ketika pajak ini memang dirasa lebih berat oleh masyarakat bisa kembali kepada msyarakat juga untuk kebaikan bersama. Tidak ada dana-dana yang dikorupsi juga. Semoga ketentuan ini memang untuk kebaikan bersama.

Kalau Sahabat Jihan ada pendapat lain, yuk boleh kita diskusi. Sejujurnya tulisan ini aku buat bukan untuk mengedukasi. Tapi sebagai saranaku untuk memahami Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terbaru ini. Jadi, kalau ada pendapat lain dengan senang hati aku terbuka untuk diskusi.

 

Sumber

Website resmi Departemen Jendral Pajak

Website Resmi Kementrian Keuangan

Lifestyle Blogger Indonesia yang tinggal di Madiun Jawa Timur.

6 Comments

  • Fajarwalker.com

    Ada banyak banget poinnya ya. Sebagai lulusan mahasiswa non-perhukum-an saya sampaikan bahwa saya ngga paham, hahaha.
    Tapi, dari sekian banyak poin yang dibahas, yang paling bikin geger publik si ya PPN11% itu ya. Meskipun aku agak seneng karena ada beberapa pengurangan, tapi efek dari pengurangan dibanding PPN11% ya kayaknya jauh banget ya.

    Paling kerasa nanti mungkin aku makin males makan di restoran mewah. Soalnya bayar pajak 10% aja suka berasa ngga ikhlas, apalagi 11% hahaha

    • Fandhy Achmad Romadhon

      Jujur saja, saya sebenarnya tidak keberatan untuk membayar pajak tiap tahun meskipun gaji saya UMR, dan saya selalu melakukan pembayaran pajak tiap tahun. Hanya saja, saya seringkali kesal kepada mereka yang sudah memiliki penghasilan besar tapi sering kali tidak mau bayar pajak, ada yang mengemplang pajak, ada yang membuat perusahaan fiktif, dsb.

  • Yuni BS

    Urusan pajak ini rumit. Pelaporannya itulah yang kadang sering disepelekan. Misal penghasilan kita belum mencapai batas minimal wajib pajak, kita merasa nggak perlu untuk melapor pajak. Padahal ini juga perlu pelaporan kan ya.

  • Ajeng Pujianti Lestari

    Wadidawh, suamiku orang pajak mbak, pegawai DJP. Tapi aku gak paham ginian, dia juga gak pernah bahas masalah kerjaan kantor di rumah. Kalau udah nyampe rumah, maunya kruntelan aja katanya, wkwkwk. Cuman kayaknya aku butuh lebih tahu tentang pengenaan pajak untuk lembaga pendidikan dan kesehatan deh.

  • antung apriana

    wah banyak banget yang aku nggak tahu, mbak. kemarin cuma ada baca yang berita NIK bisa jadi nomor NPWP itu aja sih itu juga cuma sekilas lihat di IG. Nggak ngerti nih gimana ke depannya jadinya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *